DeLinkNews, TALIABU – Komisi II DPRD Pulau Taliabu, Maluku Utara, menerima laporan terkait isu tentang pungutan anggaran tunjangan daerah terpencil (Dacil) yang diperuntukkan bagi guru SD dan SMP.

Diduga, pungutan anggaran Dacil dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan. Isu ini ditegaskan oleh Ketua Komisi II DPRD Pulau Taliabu, Suratman Baharudin, dalam keterangannya pada Jumat (9/5/2025).

Suratman menjelaskan bahwa sumber yang melaporkan menyatakan bahwa ketika tunjangan Dacil cair, uang tersebut disetor kepada oknum-oknum tersebut.

“Untuk itu kami menegaskan kepada seluruh oknum, terutama Dinas Pendidikan, untuk tidak melakukan pungutan terhadap guru-guru penerima Dacil, karena itu melanggar,” ujar Suratman, didampingi rekan-rekan Komisi II lainnya.